Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jejakkasusmisterius.com,Investigasi Tim 9 Jejakkasus. Januari 2026, Dalam pelaksanaan proyek, khususnya pada proyek pemerintah atau kontrak profesional, keterlambatan penyelesaian pekerjaan memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang serius bagi penyedia jasa (kontraktor).
Pasal nya, dari hasil penelusuran Awak media menemukan dari sekian pembangunan yang di laksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor wilayah Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Di ketahui sebelum nya, Kontraktor Pelaksana Proyek adalah CV Bangun Persada Wahana Mandiri Sebut saja Nurkolis Alias Mas Nung.
Berdasarkan informasi dari papan proyek :
Tanggal Kontrak: 15 September 2025.
Masa Pelaksanaan: 108 (seratus delapan) hari kalender.
Nilai Kontrak: Rp 2.023.811.290,-.
proyek telah berjalan selama 107 hari.
Jatuh Tempo: Jika dihitung dari 15 September 2025, masa 108 hari kalender jatuh pada tanggal 31 Desember 2025.
Dapat di simpul kan proyek ini telah melewati masa pelaksanaan yang ditentukan.
ada nya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Perpustakaan Tipe 2 Pada MTSN 2 Bangka, yang mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan 100 persen.
Terlihat di lokasi, beberapa item pekerjaan belum nampak rampung, sebuah bangun masih kelihatan tertutup dengan plastik /terpal hitam, dan besi kolom cor menjulang di atas ring balok cor.
Tidak hanya itu, dalam bangunan kramik lantai juga belum terpasang, sehingga menjadi perhatian khusus terhadap kontraktor dan instansi penyelenggara pada kegiatan pekerjaan tersebut.
Dalam penjelasan Tentang Pelaksanaan konstruksi, Sangsi dapat di terapkan langkah yang biasanya diterapkan jika proyek melewati waktu pelaksanaan:
1. Denda Keterlambatan
Penyedia jasa wajib membayar denda untuk setiap hari keterlambatan.
Besaran Denda: Biasanya sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan (belum termasuk PPN).
Batas Maksimum: Umumnya denda maksimal adalah 5% dari nilai kontrak.
2. Pemberian Kesempatan (Addendum Waktu)
Jika keterlambatan bukan karena kesalahan berat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memberikan kesempatan penyelesaian (biasanya hingga 50 hari kalender). Namun, sanksinya tetap berjalan:
Penyedia jasa tetap dikenakan denda keterlambatan selama masa perpanjangan tersebut.
Penyedia jasa harus memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan.
3. Pemutusan Kontrak Secara Sepihak
Jika penyedia jasa dinilai tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan meskipun telah diberi kesempatan, atau keterlambatan melampaui batas toleransi, pemberi kerja berhak memutus kontrak. Konsekuensinya sangat berat:
Pencairan Jaminan Pelaksanaan: Uang jaminan ditarik oleh negara/pemberi kerja.
Sanksi Daftar Hitam (Blacklist): Perusahaan tidak diperbolehkan mengikuti tender selama 1 hingga 2 tahun di instansi terkait atau secara nasional.
Pembayaran Sesuai Prestasi: Hanya pekerjaan yang telah terpasang dan diterima yang akan dibayar.
Lain hal nya dengan Proyek Kemenag babel yang sudah melewati waktu pelaksanaan, dan untuk di perpanjangan waktu atau Addendum waktu pihak Ppk kegiatan harus lebih berhati hati,dengan alasan tertentu.
Tidak semua keterlambatan pekerjaan berujung sanksi jika disebabkan oleh hal-hal di luar kendali kontraktor, seperti:
Keadaan Kahar (Force Majeure): Bencana alam, kerusuhan, atau kebijakan pemerintah yang ekstrem,
Lazimnya keterlambatan suatu pekerjaan konstruksi,kontraktor secara resmi bersurat kepada pengawas atau PPK untuk menjelaskan kendala lapangan dan mengajukan Addendum Perpanjangan Waktu jika ada alasan teknis yang valid sebelum masa kontrak berakhir.
Dalam situasi proyek Kemenag babel sudah melewati waktu pelaksanaan nya, Awak media masih berupaya mengkonfirmasi kepada pihak kontraktor dan pihak terkait, khususnya PPK kegiatan, Selaku Pejabat yang berwenang pada kegiatan tersebut.
(Tim Redaksi)
